https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, SRIKANDI DAILY — Purbalingga kembali berada di bawah tekanan publik setelah kritik dari Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, mengemuka terkait buruknya koordinasi antara Bupati dan lembaga mitra kerja. Dalam evaluasi terhadap delapan bulan pemerintahan, Adi menyebut hubungan eksekutif dengan DPRD serta Forkopimda berada pada titik yang tidak sehat dan belum menunjukkan upaya perbaikan yang signifikan.
Adi menilai ketidaksinkronan komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam perumusan kebijakan hingga memperlambat pelaksanaan program pembangunan. Ia menegaskan bahwa peringatan ini bukan bentuk konfrontasi, melainkan masukan terbuka yang perlu ditanggapi secara transparan oleh pemerintah daerah demi menjaga kepercayaan publik.
Dalam waktu bersamaan, Pemkab Purbalingga juga menjadi sorotan akibat munculnya sponsor rokok di area yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Kebijakan tersebut dinilai melanggar aturan pembatasan promosi produk tembakau serta dipandang bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak.
Pengamat menilai rangkaian kritik itu mempertegas perlunya konsolidasi internal yang lebih kuat di tubuh pemerintah daerah. Mereka menilai persoalan pembangunan tidak semata soal anggaran, tetapi seringkali bersumber dari lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
Upaya media meminta klarifikasi dari Pemkab Purbalingga berlangsung tanpa hasil. Proses konfirmasi sempat dialihkan dari Ajudan Bupati ke Kepala Bagian Perekonomian, kemudian ke Prokompim, namun tidak satu pun memberikan pernyataan resmi. Publik pun masih menunggu penjelasan terkait sikap pemerintah terhadap kritik yang berkembang.
Isu komunikasi pemerintahan dan kebijakan sponsor rokok tersebut turut dibahas dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada 14 November 2025 di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu menegaskan urgensi penyelarasan kebijakan serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Kritik DPRD kali ini dianggap menjadi tanda bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh. Pemerintahan yang mampu berkoordinasi dengan baik dan patuh pada regulasi dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
